Pengacara Perceraian di Bekasi

Beberapa Pasal Penting dalam Pengajuan Gugatan Perceraian kaitannya dengan Undang- Undang Peradilan Agama.

Pasal 86  ayat (1) :

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat   diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 86 Ayat (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu. 

Paragraf 4 Cerai Dengan Alasan Zina.

Pasal 87 Ayat (1) 

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 

Pasal 87 ayat (2) 

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. 

Pasal 88 Ayat (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. 

Pasal 88 Ayat (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. 

Bagian Ketiga Biaya Perkara Pasal 89 ayat  (1)Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. ayat (2)Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir. 

Pasal 90 Ayat  (1) :

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: a.biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; b.biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; c.biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu; d.biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. (2)Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pasal 91 (1)Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. (2)Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.